Sejarah Jurnalistik di Indonesia

Nama: Tania.Kharismaya
NPM: 17612288
Kelas: 3SA03

1. Belanda
Awal mula jurnalistik diIndonesia adalah pada jaman belanda. Catatan sejarah yang berkaitan dengan penerbitan media massa dipicu oleh penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg. Beberapa pejuang kemerdekaan Indonesia pun menggunakan kewartawanan sebagai alat perjuangan. Di era-era inilah Bintang Timoer, Bintang Barat, Java Bode, Medan Prijaji, dan Java Bode terbit.

2. Jepang
Pada masa pendudukan Jepang, Jepang mengambil alih kekuasaan, koran-koran ini dilarang. Akan tetapi pada akhirnya ada lima media yang mendapat izin terbit: Asia Raja, Tjahaja, Sinar Baru, Sinar Matahari, dan Suara Asia.

3. Perjuangan Kemerdekaan
Saat indonesia merdeka pemerintah menggunakan Radio Republik Indonesia sebagai media komunikasi. Menjelang penyelenggaraan Asian Games IV, pemerintah memasukkan proyek televisi. Sejak tahun 1962 inilah Televisi Republik Indonesia muncul dengan teknologi layar hitam putih. Penyebarluasan tentang Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan oleh wartawan-wartawan Indonesia di Domei, di bawah pimpinan Adam Malik. Berkat usaha wartawan-wartawan di Domei serta penyiar-penyiar di radio, maka praktisi pada bulan September 19945 seluruh wilayah Indonesia dan dunia luar dapat mengetahui tentang Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
RRI (Radio Republik Indonesia) terbentuk pada tanggal 11 September 1945 atas prakasa Maladi. Dalam usahanya itu Maladi mendapat bantuan dari rekan-rekan wartawan lainnya, seperti Jusuf Ronodipuro, Alamsjah, Kadarusman, dan Surjodipuro. Pada saat berdirinya, RRI langsung memiliki delapan cabang pertamanya, yaitu di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, dan Surabaya. Surat kabar Republik I yang terbit di Jakarta adalah Nerita Indonesia, yang terbit pada tanggal 6 September 1945. Surat kabar ini disebut pula sebagai cikal bakal Pers nasional sejak proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

4. Soekarno
Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, perkembangan pers republic sangat pesat, meskipun mendapat tekanan dari pihak penguasa peralihan Jepang dan Sekutu/Inggris, dan juga adanya hambatan distribusi.
Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, di Sumatera dan sekitarnya, usaha penyebarluasan berita dilakukan mula-mula berupa pamflet-pamflet, stensilan, sampai akhirnya dicetak, dan disebar ke daerah-daerah yang terpencil. Pusat-pusatnya ialah di Kotaraja (sekarang Banda Aceh), Sumatera Utara di Medan dimana kantor berita cabang Sumatera juga ada di Medan, lalu Sumatera Barat di Padang, Sumatera Selatan di Palembang. Selain itu, di Sumatera muncul surat kabar-surat kabar kaum republik yang baru, di samping surat surat kabar yang sudah ada berubah menjadi surat kabar Republik, dengan nama lama atau berganti nama. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Sulawesi dan sekitarnya, kalangan pers selalu mendapat tekanan-tekanan, seperti yang dialami Manai Sophiaan yang mendirikan surat kabar Soeara Indonesia di Ujung Pandang. Di Manado dan sekitarnya (Minahasa) tekanan dari pihak penguasa pendudukan selalu dialami oleh kalangan pers. Di daerah terpencil, seperti Ternate yang merupakan daerah yang pertama kali diduduki oleh tentara Sekutu, para pejuang di kalangan pers tetap mempunyai semangat tinggi.
Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Jawa dan sekitarnya, pertumbuhan pers paling subur, bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain di wilayah RI ini. Hal itu disebabkan jumlah wartawan yang lebih banyak dan juga karena pusat pemerintahan RI ada di Jawa. Pusat-pusatnya, adalah di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Solo, dan Surabaya.
Sementara itu, para wartawan dan penerbit sepakat untuk menyatukan barisan pers nasional, karena selain pers sebagai alat perjuangan dan penggerak pembaangunan bangsa. Kalangan pers sendiri masih harus memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi masa kini dan masa mendatang. Untuk itulah, maka kalangan pers membutuhkan wadah guna mempersatukan pendapat dan aspirasi mereka. Hal tersebut terwujud pada tanggal 8-9 Februari 1946, dengan terbentuknya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Solo atau Surakarta.

5. Soeharto
Masa kekuasaan presiden Soeharto, banyak terjadi pembreidelan media massa. Kasus Harian Indonesia Raya dan Majalah Tempo merupakan dua contoh jelas yang diberikn dalam sensor kekuasaan ini. Kontrol ini dipegang melalui Departemen Penerangan dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Hal inilah yang kemudian memunculkan Aliansi Jurnalis Independen yang mendeklarasikan diri di Wisma Tempo Sirna Galih, Jawa Barat. Beberapa aktivisnya dimasukkan ke penjara.

6. Reformasi
Masa titik terang bagi pers muncul ketika presiden BJ Habibie menggantikan Soeharto. Banyak media massa yang muncul dan PWI tidak lagi menjadi satu-satunya organisasi profesi. Kini, Kegiatan kewartawanan diatur dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 yang dikeluarkan Dewan Pers dan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau KP. Pada massa reformasi, pers bebas tanpa batasan pembaruan izin. SIUPP dihapus sejalan dengan Departemen Penerangan yang ditiadakan lagi. Dengan kebebasan pers yang diberikan negara, pers berkembang pesat dari segi ekonomi maupun politik hingga mencapai segementasi pasar kecil sekalipun.
Tidak adanya SIUPP berarti siapa saja bisa membuat sebuah media massa. Ajaran keseimbangan antara kebebasan dengan tanggung jawab pers di era reformasi tercermin didalam UU Pers. Dalam p[raktiknya oleh sebagian penerbitan pers justru kebebasan lebih diutamakan dari pada tanggung jawabnya. Akibatnya ada sebagian penerbitan pe rs terjebak dalam atribsi pers kuning (yellow pers), pers pop (popular pers) dan pers ”kebablasan”. Namun sebagian lagi tetap mengutamakan mutu jurnalistik.
Mengenai kebijakan media didalam sistem pers pada zaman reformasi sepenuhnya berada di tangan pemilik media. Kebijakan komunikasi dan pemerintah lebih berupa imbauan kepada media agar mematuhi rambu-rambu etika dan hukum yang berlaku.
Dalam sistem pers otoriter (Orde baru dan Orde Lama) keredaksian ditentukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan Redaksi harus sesuai dengan kebijakan komunikasi pemerintah.
Fenomena pers bebas muncul semenjak keberadaan era reformasi dan terutama semenjak berlakunya UU No 40 Tahun 1999 tentang pers. Baik secara tegas maupun secara implisit semua konsep pers bebas itu terdapat didalam sejumlah undang-undang baru antara lain, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No 40 Tahun 1999 tentang pers.
Dengan masuknya paradigma kebebasan pers yang sangat luas di Indonesia saat ini ternyata muncul akses yang cukup besar bahkan rawan. Terjadi banyak pelanggaran terhadap UU Pers dan terhadap kode etik jurnalistik baik oleh kalangan pers itu sendiri, maupun oleh masyarakat.

Sumber:
http://lilikmudrika.wordpress.com/2015/01/
http://bengakkali.blogspot.com/2013/01/perkembangan-pers-dulu-hingga-reformasi.html
http://wantysastro.wordpress.com/2012/10/05/sejarah-jurnalistik-di-dunia-dan-di-indonesia/
http://id.wikipedia.org/wiki/Jurnalisme

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s